Pola Suap Serupa, Wali Kota Batu Rumpoko “Kepala Daerah Minta Jatah 10%”

Pola Suap yang Diungkap KPK Serupa

JAKARTA– Perilaku korup para kepala daerah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan pola serupa. Mereka minta jatah suap 10% dari nilai proyek.

Fakta serupa itu terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, beberapa bulan terakhir ini. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif usai jumpa pers seputar OTT terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Minggu (17/9).

”Rata-rata suap minta jatah memotong uang proyek sepuluh persen. Sepuluh persen jadi norma umum anggaran pemerintah. Seperti sekarang (kasus Wali Kota Batu), dari nilai proyek Rp 5,2 miliar, fee-nya minta (untuk Wali Kota) Rp 500 juta (10%) ,” tandas Laode.

Akibat pemotongan untuk suap itu, lanjut dia, dapat dipastikan kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Hal ini tentu merugikan masyarakat.

”Jangan dilihat dari uang transaksinya, tapi bagaimana menyelamatkan proyek besar itu sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah. Sebab, yang rugi oleh jatah suap adalah masyarakat secara umum,” ujar Laode. Penangkapan Eddy Rumpoko merupakan OTT kedua terhadap kepala daerah pada bulan ini. Sebelumnya, KPK menangkap Bupati kota Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain pada 13 September.

Dia diduga menerima suap Rp 346 juta dari pengerjaan proyek infrastruktur di kabupaten yang dipimpinnya itu. Sebelum itu, pada 29 Agustus KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno karena diduga menerima suap serupa terkait proyek di RSUD Kardinah dan promosi/mutasi jabatan PNS.

Sejak Juni KPK setidaknya melakukan 15 kali OTT terhadap kepala pejabat daerah. Resmi Tersangka Kemarin, KPK resmi menetapkan Eddy Rumpoko wali kota batu sebagai tersangka. Dua orang lainnya juga dijadikan tersangka, yaitu Kepala Bagian Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan serta pengusaha asal Batu – Filipus Djap. Laode menjelaskan, Eddy diduga menerima fee 10 persen dari proyek belanja modal dan pengadaan mebel di Pemkot Batu tahun anggaran 2017. Proyek pemerintah kota Batu tersebut dimenangi PT Dailbana Prima milik Filipus dengan nilai Rp 5,26 miliar sebelum pajak.

Saat penangkapan, Eddy diduga menerima jatah Rp 200 juta dari total Rp 500 juta. ”Rp 300 juta sudah diberikan sebelumnya untuk minta melunasi Alphard milik Wali Kota,” imbuh Laode. Adapun Eddi Setiawan diduga menerima Rp 100 juta.

gambar Tunjukkan Barang Bukti : Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Batu di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (17/9). wallpaper hd plengdut.com background
Tunjukkan Barang Bukti : Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Batu di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (17/9).

Eddy Rumpoko mengaku tidak mengetahui pemberian uang dari Filipus Djap. ”Nggak tahu duitnya dari mana. Saya nggak tahu, nggak terima saya,” katan Rumpoko usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari 12 jam di gedung KPK, kemarin.

Meski demikian, Eddy yang kemudian dibawa ke Rutan Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur itu, mengaku kenal Filipus. ”Saya kenal. Sama keluarga besarnya saya kenal karena (Filipus) punya hotel. Saya yang menyarankan untuk membangun hotel,” ujar Rumpoko politikus PDIP wilayah Batu itu.

Ia pun sempat menceritakan operasi tangkap tangan serupa di daerah rumah dinasnya di Batu. ”Saya sedang mandi, tiba-tiba ada tim KPK masuk ke kamar mandi, syuting saya segala macam. Saya (tanya), ‘Ada apa?’, (dijawab) ‘OTT’. ‘OTTnya mana?” kata Eddy mengulang percakapan dengan petugas KPK saat penangkapan di daerah Batu.

Tidak Masalah

OTT terhadap sejumlah kepala daerah meramaikan pemberitaan media massa beberapa pekan ini. Menanggapi hal tersebut, kepala Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, tidak masalah setiap hari ada OTT terhadap kepala daerah jika memang cukup bukti.

”Kalau ada OTT, kejaksaan, kepolisian, apalagi KPK pasti punya cukup alat bukti. Mau tiap hari ada operasi (OTT), sepanjang cukup alat bukti ya nggak masalah. Ini kan untuk mempercepat keinginan Presiden Jokowi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Tjahjo di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kota Jakarta, kemarin.

Menurut Tjahjo, selama ini pengawasan terhadap kepala daerah sudah cukup baik. Pengawasan tak hanya dilakukan Kemendagri, tapi juga oleh berbagai institusi penegak hukum dan publik daerah. ”Selama ini pengawasan sudah terpadu, mulai dirjen sampai Inspektorat di daerah. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga mengawasi, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada audit, di daerah ada kejaksaan, kepolisian daerah, dan mata mata KPK. Masyarakat juga ikut serta dan bisa melapor bila menemukan penyimpangan. Saya juga tidak pernah lupa, berkali-kali mengingatkan, jangan dekati zona rawan korupsi. Kalau sudah begitu, masih juga melakukan korupsi, ya itu masalah mental (kepala daerah atau kota) yang bersangkutan,” papar Tjahjo.

Di sisi lain, Tjahjo mengaku menerima ratusan SMS berisi permintaan agar dirinya mundur dari jabatan Mendagri karena dianggap gagal. ”Ada pola yang sama. Yang pertama, Mendagri harus mundur. ‘Anda gagal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mencoreng nama Bapak Presiden dengan semakin banyaknya jajaran Kemendagri baik di pusat maupun daerah yang kena OTT KPK’,” kata dia menyebutkan isi SMS-SMS itu.

Tjahjo mengaku membalas salah satu SMS tersebut. Menurut dia, OTT kepala daerah daerah adalah urusan pribadi yang bersangkutan. Mendagri tidak bisa disalahkan, karena tidak pernah memberi instruksi untuk korupsi, bahkan Mendagri melarang keras.

”Justru saya melarang korupsi, selalu mengingatkan agar jangan korupsi.” Meski demikian, Tjahjo menyatakan siap mundur jika OTT- OTT terhadap kepala daerah itu dianggap sebagai kegagalannya mengawal keterwujudan pemerintahan yang bersih. ”Saya bertanggung jawab kalau ini dianggap kegagalan saya. Saya serahkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.