JAKARTA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah harus berhati-hati terkait penentuan harga divestasi saham Freeport.

”Nah yang pemerintah harus hati-hati adalah dengan harga berapa divestasi saham Freeport akan di lepas. Saya yakin ini akan alot. Freeport pasti minta harga lepas premium sementara pemerintah bertahan di harga Freeport serendah-rendahnya,” ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Selasa (29/8).

Jangan sampai pemerintah membeli saham Freeport sangat mahal atau karena terlalu mahal akhirnya pemerintah tidak bisa melakukan divestasi saham. ”Itu yang saya maksud jebakan. Harusnya Pemerintah dan Freeport menyepakati mekanisme dan rumusan harga berikut variabelnya sejak dini,” ujar dia.

Berbincang : Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport - McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson berbincang di sela-sela menyampaikan keterangan terkait divestasi saham Freeport di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
Berbincang : Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport – McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson berbincang di sela-sela menyampaikan keterangan terkait divestasi saham Freeport di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).

Ini penting agar publik tidak akan melihat pemerintahan Jokowi lemah di mata Freeport atau terkesan dipecundangi oleh Freeport. Terkait dengan pengumuman hasil negosiasi dengan Freeport, ia mengatakan hasil tersebut sudah bagus karena pemerintah berhasil bertahan mengharuskan Freeport untuk mematuhi pasal 170 UU 4/2009 yaitu untuk Kontrak Karya (KK) tidak lagi melakukan ekspor kalau tidak dimurnikan di dalam negeri.

”Kalaupun sekarang masih melakukan ekspor hal itu karena Freeport memilih untuk melakukan konversi dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam konteks IUPK berdasarkan pasal 102 dan 103 tidak ada batas waktu lamanya melakukan kewajiban memurnikan di dalam negeri. Tapi berdasarkan PP 1/2017 Freeport hanya diberi waktu dalam jangka waktu 5 tahun,” tuturnya.

Untuk itu Freeport berjanji akan mulai membangun smelter. Keuntungan lain yang didapat oleh pemerintah adalah KK Freeport yang seolah mensejajarkan Freeport dengan pemerintah sudah menjadi sejarah.

”Sekarang atas dasar rezim izin maka Freeport layaknya pelaku usaha berada di bawah regulasi pemerintah. Bahkan soal perpajakan Freeport disepakati bisa lebih besar sebagaimana diatur dalam pasal 169 (c). Pasal tersebut menentukan bahwa dalam soal penerimaan negara maka ketentuan yang berlaku adalah yang negara menerima paling besar. Memang untuk semua ini ada harganya yaitu perpanjangan 2×10 tahun,” ujar Hikmahanto.

Hal tersebut tidak menjadi masalah karena ada kewajiban Freeport untuk melakukan divestasi hingga 51 persen saham. ”Nah kalau lima puluh satu persen. itu tidak termasuk yang 9 koma sekian persen yang saat ini dimiliki pemerintah. Berarti setelah divestasi dilakukan pemerintah akan memegang 60 persen saham alias mayoritas pemegang saham Freeport,” kata dia.

Menurutnya, hal tersebut adalah wajar kalau Freeport yang dimiliki secara mayoritas untuk mendapat perpanjangan hingga 2×10 tahun. Bahkan pada suatu hari nanti kalau Freeport sudah bisa dimiliki 100 persen tidak perlu dibatasi oleh jangka waktu.

”Di sinilah letak keuntungan Indonesia dari hasil negosiasi,” tambah Hikmahanto. Seperti yang diketahui, kemarin PT Freeport Indonesia akhirnya memutuskan siap melakukan divestasi saham hingga 51 persen. Hal itu sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia.

”Ini mandat presiden dan bisa diterima Freeport Indonesia bahwa divestasi yang akan dilakukan menjadi 51 persen total,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan, dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).

Selain divestasi saham 51 persen, Freeport juga berkomitmen untuk membangun smelter dalam 5 tahun hingga Januari 2022 atau 5 tahun sejak IUPK diterbitkan oleh pemerintah kepada Freeport.

Proses Panjang

Keputusan Freeport untuk divestasi saham 51 persen telah melalui proses perundingan yang panjang antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Selain divestasi saham, keputusan lainnya adalah perpanjangan akan kontrak Freeport di Papua hingga 2041.

”Kita sepakat perpanjangan pertama sepuluh tahun, bertahan sampai 2031 dan kedua bertahan sampai 2041. Akan dicantumkan secara detail, kalau memenuhi persyaratan maka akan disetujui,” jelas Jonan.

Freeport juga disebutkan sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara yang lebih besar untuk Indonesia. Oleh karena itu, Freeport Indonesia harus lepas mengubah statusnya dari KK menjadi Izin IUPK.

”Ini kesepakatan antara Freeport, hasil dari negosiasi ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menekankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua dan kedaulatan negara, namun tetap menjaga iklim investasi di Indonesia,” papar Jonan.

Menurutnya, dengan adanya persyaratan tersebut maka berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba perpanjangan operasi bisa diperpanjang 2 kali sepuluh tahun atau sampai tahun 2041.

Jonan menegaskan kedua pihak akan menyelesaikan detail-detail kesepakatan dalam minggu ini. Termasuk soal skema divestasi dan formula penerimaan negara yang musti dibayar oleh perusahaan tambang itu.

Konferensi pers itu dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard Adkerson. Sri Mulyani menyatakan, selain lepas divestasi saham 51 persen, pembangunan smelter harus terealisasi. Dia mengakui, negosiasi yang berlangsung cukup lama tidak mudah. Pasalnya, kedua pihak memiliki posisi berbeda. Indonesia sendiri harus memastikan investasi yang akan perusahaan tersebut lakukan dalam tambang bawah tanahnya.

Ani menegaskan ada tiga posisi Indonesia yang sudah tidak bisa dinegosiasikan. Yakni divestasi 51 persen, pembangunan smelter dalam jangka waktu yang ditetapkan harus direalisasikan, dan jaminan penerimaan negara dari operasi Freeport Indonesia di Indonesia harus lebih besar dari yang ditetapkan jika dalam status KK.

”Royalti akan tinggi, PPh (pajak penghasilan perusahaan) akan turun, PPN (Pajak pertambangan nilai) akan kita ubah komposisinya. Dari sisi total sales dan incomeFreeport Indonesia, persentase yang dibayar akan lebih tinggi,” paparnya.

Sementara itu Richard Adkerson menegaskan kesepakatan ini sebagai kepastian yang diberikan pemerintah Indonesia dalam kelangsungan operasi tambang Freeport.

”Saat ini adalah waktu yang sangat penting bagi Freeport, sejak beroperasi pada akhir 1960-an. Saat ini kami mengalami penurunan kinerja di tambang terbuka. Untuk mengeksplorasi tambang bawah tanah, kami memerlukan investasi sebesar 20 miliar dolar AS,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menyambut positif hasil renegosiasi final tersebut. Namun, yang harus ditekankan adalah bagaimana kesepakatan-kesepakatan penting antara pemerintah dan Freeport tersebut dilaksanakan secara bertahan & konsisten.

‘’Kita mengapresiasi hasil kesepakatan itu. Pemerintah tetap harus bertahan tegas dan Freeport harus tunduk atas hasil renegosiasi tersebut. Kini saatnya menaikkan posisi tawar Indonesia terhadap Freeport,’’tegas Satya usai Rapat Paripurna HUT DPR RI ke-72, di Gedung DPR RI, kemarin.

Dia juga mendorong kepada Pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional dalam penguasaan saham divestasi Freeport tersebut. Sehingga, kata Satya, ke depan sudah tidak ada lagi istilah bertahan dikuasai asing dalam pengelolaan PTFI.