Setnov Bisa Tersangka Lagi, Praperadilan Bukan Putusan Akhir

JAKARTA-Meskipun memenangi gugatan praperadilan, Ketua DPR Setya Novanto masih mungkin menjadi tersangka lagi dalam kasus dugaan korupsi proyek E-KTP.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru. Penilaian tersebut disampaikan guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Hibnu Nugroho, Jumat (29/9).

Sementara itu, KPK masih mempelajari putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar yang membatalkan status tersangka Setnov. KPK mengkaji kemungkinan bisa memulai penyidikan baru untuk menjerat Setnov lagi.

Menurut Hibnu, praperadilan merupakan examination of judge atau pengujian. Putusan sidang pembuka tidak lantas bisa menghentikan langkah KPK. Karena itu, penyidik bisa kembali menetapkan status tersangka kepada Setnov.

Hibnu menjelaskan, KPK harus menguatkan bukti. Namun, cara memperoleh bukti harus diperhatikan. Sebab, dalam hukum, bukan hanya bukti yang diperlukan, namun cara memperolehnya juga harus sesuai dengan kaidah dan prosedur.

“KPK bisa menetapkan kembali Setnov menjadi tersangka lagi, selama bisa mendapatkan bukti lagi yang cukup, dan cara memperoleh buktinya sah,” paparnya.

Ia menambahkan, sidang praperadilan itu menyangkut sah atau tidak bukti yang diajukan penyidik. Jadi, sidang praperadilan bukan merupakan putusan akhir Setnov. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK bisa mengajukan bukti baru untuk menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka.

Dasar putusan hukum lain adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang intinya menyebutkan, apabila sprindik atau penetapan status tersangka seseorang dibatalkan, penyidik dapat membuat sprindik baru.

Sementara itu, KPK juga berpegang pada yurisprudensi untuk menjerat Setnov lagi. KPK pernah kalah dalam sidang praperadilan yang diajukan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus dugaan korupsi di PDAM Makassar tahun anggaran 2006-2012.

Namun, KPK kemudian menetapkan kembali Ilham sebagai tersangka dengan sprindik baru. Dia akhirnya divonis empat tahun penjara. “Kami pernah itu (menghadapi kasus) Wali Kota Makassar, kami ajukan (sprindik) lagi. Nanti kami pelajari, di mana kelemahan kami menetapkan tersangka, kekurangan di mana, bukti yang tidak diakui yang mana untuk status tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kemarin.

Secara pasti, KPK belum dapat menentukan langkah lanjutan karena belum mencermati seluruh akhir pertimbangan hakim Cepi Iskandar. Menurut Alexander, putusan praperadilan yang menyatakan status tersangka Setnov tidak sah tidak berarti menghapus pidana.

“Makanya kami lihat dulu lagi putusan pertimbangan hakim. Apakah kami diminta melimpahkan atau menghentikan S. Novanto, ini menyangkut putusan hukum acara. Ada prosedur-prosedur formal terkait penetapan tersangka Setnov yang mungkin belum sesuai dengan ketentuan. Secara prinsip, kalau itu diperbaiki lagi dan alat buktinya cukup, Setnov bisa ditetapkan sebagai tersangka (lagi). Kan belum masuk pokok perkara. Putusan praperadilan bukan menghapus pidana,” tegasnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan kecewa atas putusan praperadilan itu, karena membuat penanganan kasus E-KTP terkendala. Meski demikian, pihaknya tetap menghargai putusan tersebut.

Dia menegaskan, KPK tetap berkomitmen untuk melanjutkan penyidikan kasus E-KTP hingga akhir. Pasalnya, banyak pihak yang diduga terlibat dan menikmati uang korupsi tersebut.

“Banyak pihak yang diduga terlibat, tentu tidak adil jika dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban secara hukum. KPK sangat meyakini indikasi korupsi Setnov, apalagi dua terdakwa telah dijatuhi putusan vonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” ungkapnya.

Dalam akhir sidang kemarin, hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan, penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak sah karena tidak sesuai prosedur.

Cepi memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto. Hakim menolak seluruh eksepsi Tim Biro Hukum KPK.

Di lain pihak, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada beberapa kejanggalan dalam sidang praperadilan Setnov. Menurut peneliti ICW Lalola Ester, kejanggalan tersebut bersumber dari hakim Cepi Iskandar yang condong kepada pemohon Setya. ICW melihat ada enam kejanggalan.

“Pertama, hakim menolak memutar rekaman sebagai bukti keterlibatan Novanto dalam proyek E-KTP. Hakim berpendapat bahwa pemutaran rekaman S. Novanto tersebut sudah masuk pokok perkara. Padahal, justru rekaman itu salah satu dari ratusan bukti yang dibawa KPK untuk membuktikan lagi keabsahan penetapan Novanto sebagai tersangka,” kata Lalola dalam keterangan tertulis.

Keterangan Ahli

Kedua, hakim menolak eksepsi KPK atas keberatan menguji status penyelidik dan penyidik dan dalil permohonan Novanto yang sudah memasuki substansi pokok perkara.

Hal itu menjadi kejanggalan berikutnya, karena keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015.

Ketiga, hakim menunda mendengarkan keterangan ahli teknologi informasi Universitas Indonesia Bob Hardian Syahbudin yang diajukan KPK. Pihak Novanto bersikeras bahwa hal yang ditanyakan KPK kepada Bob merupakan substansi perkara. Padahal sebelumnya Bob juga pernah memberikan keterangan tertulis pada penyidikan kasus EKTP.

“Kejanggalan keempat, hakim mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI) pada awal persidangan. Tujuan permohonan intervensi itu untuk menguatkan posisi KPK. Alasan hakim, permohonan tersebut belum lagi terdaftar dalam sistem informasi pencatatan perkara.

Padahal, MAKI telah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September 2017, seminggu sebelum sidang,’’kata dia.

Kelima, terkait pertanyaan hakim kepada ahli yang dihadirkan KPK mengenai kelembagaan KPK yang bersifat ad hoc. Padahal, tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi, patut dipertanyakan apa maksud hakim mempertanyakan soal itu.

“Yang terakhir, adanya laporan kinerja KPK selama 10 tahun yang didapatkan pihak Novanto dari Pansus Hak Angket KPK.

Padahal, yamg berwenang mengeluarkan dokumen itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Dokumen ini diduga diperoleh S. Novanto tanpa melalui mekanisme yang sah, karena diperoleh dari Pansus Angket KPK, bukan dari lembaga resmi yang seharusnya mengeluarkan,” kata Lalola.

Dengan berbagai kejanggalan ini, maka wajar bila akhirnya penetapan status tersangka Novanto oleh KPK dinilai tidak sah.

Sementara itu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta KPK kembali menerbitkan surat perintah penyidikan atas Setnov. “Mendesak KPK untuk segera menerbitkan surat penetapan tersangka S. Novanto minggu depan untuk memenuhi pertimbangan hakim bahwa penetapan tersangka harus setelah terbitnya surat perintah penyidikan,” ujar Boyamin.

Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang Edy Lisdiyono menilai, seharusnya hakim mempertimbangkan vonis dua terdakwa yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Tentu ini tanda tanya besar. Dua terdakwa yang sudah diputus itu sebetulnya menjadi bukti (korupsi E-KTP), walaupun secara tertulis tidak ada aliran dana kepada Setya Novanto,” kata Edy.

Menurutnya, putusan praperadilan itu tak hanya berujung pada kekecewaan KPK, tapi juga menjadi keprihatinan masyarakat dan akademisi.