JAKARTA-Pada tahun keempat pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bergulirnya kebijakan dana desa, muncul banyak penyelewengan di lapangan. Polisi menangkap 215 kepala desa dimana 215 orang ini berasal dari berbagai daerah karena terjerat menyimpangkan dana desa.

Kasus itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komite I DPD mengenai Evaluasi Undang-Undang Desa dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

‘’Hal ini patut disayangkan. Kami tidak ingin semua kepala desa terkena kasus, ditangkap dan dipenjara. Perlu pembinaan dari pihak-pihak terkait agar dana desa tepat sasaran,’’ kata kepala Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto.

Kepala ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam menyatakan, kondisi kasus itu menjadi alarm bahaya bagi desa dan akan menimbulkan ketidakpercayaan. Desa akan dianggap terjerat tidak mampu mengelola dana desa.

”Saya menilai dalam tiga empat tahun berjalannya UU Desa, antara regulasi dan kelembagaan belum mengalir betul. Desa seperti terjerat mempunyai beban dengan apa yang diperintahkan UU tersebut. Di satu sisi UU tersebut dibuat untuk membangun desa, tapi para kepala kepala desa takut mengimplementasikan karena khawatir salah serta terjerat dalam pengelolaan dana desa,’’ kata senator asal Jawa Tengah itu.

Dia menambahkan, Komite I meminta kementerian dan lembaga terkait saling instrospeksi dan melihat fakta implementasi di lapangan. ”Kementerian selalu membeberkan data-data yang menarik kepada Komite I tentang dana desa, tetapi fakta di lapangan tidak begitu. Meskipun ada satgas pengawas, nyatanya banyak kepala kepala desa ditekan untuk menggunakan dana desa, sehingga penggunaan tidak tepat dan akhirnya terjerat malah ditangkap,” paparnya.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Manusia Kementerian Desa dan PDTT Taufik Madjid memaparkan, pendampingan dilakukan secara struktural dan profesional kepada 74.910 desa dengan 40.142 kepala tenaga ahli. Pendistribusian dana desa selalu meningkat. Pada 2015 sebanyak Rp 20,7 triliun dana , 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, dan tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun yang didistribusikan ke 74.910 desa.

Terjerat & Diberhentikan

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, pihaknya memberhentikan sekitar dua ribu pendamping desa, yang dinilai tidak perform dalam menjalankan tugas desa.

“Banyak pendamping desa yang tidak kerja, terjerat makan gaji buta, yang tidak bagus kualitasnya. Tahun ini ada sekitar dua ribuan kasus pendamping desa yang kami berhentikan,” ujar Eko. Namun demikian diakui bahwa saat ini jumlah pendamping desa masih sangat kurang, untuk memberikan pendampingan di 75 ribu desa di seluruh Indonesia. “Kita butuh 40 ribuan kepala pendamping desa,” ujarnya.

Dia menegaskan, tugas pendamping desa bukan untuk mencegah penyelewengan dana desa, melainkan melakukan pembinaan kepada masyarakat desa. “Pencegahan dilakukan aparat pemerintah daerah, bupati, inspektorat daerah, kepala dinas, camat. Pendamping melakukan pembinaan pada proses pembangunan.”

Eko menuturkan, dengan pengelolaan dana desa yang baik, pemerintah berharap pada 2019 sudah tidak ada lagi desa yang masuk kategori tertinggal. Ia mencontohkan, Kabupaten Pandeglang, Banten, dalam tiga tahun terakhir berhasil mengubah sekitar 70 desa tertinggal menjadi desa berkembang.