Kasus Jonru Mulai Diproses

JAKARTA – Polda Metro Jaya menindaklanjuti kasus ujaran kebencian (kasus hate speech) atas akun media sosial Jonru Ginting. Polisi mengagendakan pemeriksaan saksi, minggu depan. ’’Minggu depan, (kita) periksa saksi,’’ kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Sabtu (2/9) malam.

Polisi belum menjadwalkan pemanggilan Jonru Ginting atau Muannas Al Aidid terkait diproses kasus dugaan ujaran kebencian. Polisi akan mulai memeriksa status Facebook Jonru terlebih dahulu.

’’Yang dipersoalkan pelapor ya (status FB Jonru) dari Maret sampai Agustus, yang mendiskreditkan pemerintah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi, Sabtu (2/9).

Argo belum mengetahui berapa jumlah status FB Jonru yang diproses dan diduga bermuatan ujaran kebencian selama lima bulan itu. Penyidik akan menganilisis status akun media sosial Jonru. ’’Nanti penyidik yang analisis (status diproses) mana yang masuk, mana tidak. Semua perlu pendalaman,’’ ujar Argo.

Bukan hanya akun Facebook yang diproses, lanjut Argo, penyidik juga akan memeriksa status akun Twitter dan Instagram Jonru. ’’Nanti akan mulai kita kembangkan apakah dia ada di status (akun) medsos yang lain,’’ ujarnya.

Jonru dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Muannas Al Aidid, Kamis (31/8) dengan nomor laporan: LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimsus dengan dugaan menyebar ujaran kebencian di media sosial dalam kurun Maret-Agustus 2017. Laporan kasus sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak hanya melapor ke polisi, Muannas Al Aidid juga meminta akun media sosial Jonru Ginting diblokir.

Koordinasi

Kemenkominfo menyatakan akan mulai berkoordinasi dengan kepolisian terkait permintaan pemblokiran itu. ’’Kalau berkenaan dengan SARA, hate speech, selama ini kita kolaborasi atau koordinasi bersama instansi terkait seperti kepolisian,’’kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza sat dihubungi detikcom, Jumat (1/9) malam.

Iza mengatakan, pemblokiran akun atau situs di internet memiliki prosedur sebelum diproses. Pihaknya bisa langsung memblokir jika konten bermuatan pornografi atau asusila. Namun untuk konten bernuansa SARA dan hate speech, perlu koordinasi dengan lembaga terkait.

’’Sebab hal ini dimungkinkan juga di UU ITE (untuk diproses blokir), tapi dalam pelaksanaannya kita harus koordinasi juga. Kalau memang misal ada hate speech, SARA, dan mulai timbul gejolak warga, kita kordinasi diproses dengan cepat,’’ ujarnya.