Presiden Direktur PT Quadra Suspect Keenam Kasus E-KTP

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan suspect tersangka baru dalam skandal kasus korupsi pengadaan proyek kartu elektronik (kartu E-KTP). Tersangka (suspect ) baru adalah PresidenManaging Director PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan bahwa penentuan suspect atau tersangka tersebut dilakukan setelah pihaknya mengamati fakta persidangan tersebut. Selain itu, peneliti menemukan dua bukti awal yang kuat untuk menjebak tersangka yang bersangkutan.

Suspect Keenam E-KTP: Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengadakan jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/9). Dalam jumpa pers KPK menunjuk PT Quadra Solution Presiden Director Quadra Anang Sugiana selaku suspect jadi tersangka keenam dalam kasus pengadaan barang antik proyek E-KTP.
Suspect Keenam E-KTP: Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengadakan jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/9). Dalam jumpa pers KPK menunjuk PT Quadra Solution Presiden Director Quadra Anang Sugiana selaku suspect jadi tersangka keenam dalam kasus pengadaan barang antik proyek E-KTP.

Anang Presiden Managing Direktur Quadra adalah tersangka keenam dalam suspect kasus ini. “Setelah memeriksa fakta-fakta persidangan, KPK menemukan cukup bukti awal untuk menaikan status kasus Presiden Direktur Utama Quadra ASS dari PT Quadra Solution sebagai tersangka,” kata Laode di Gedung KPK, Rabu (27/9) kemarin.

Menurutnya, Anang Managing Direktur Presiden diduga telah mendapatkan keuntungan dari dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian finansial negara atau ekonomi minimal Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun. Tindakan tersebut diduga dilakukan Director Presiden Quadra Anang bersama-sama, salah satunya dengan Setya Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR.

“Aksi Presiden Director ASS ini diduga dilakukan bersama keenam lainnya dengan SN, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, serta kawan-kawan,” jelasnya.

Dikatakan bahwa PT Quadra Solution adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI sebagai pelaksana proyek E-KTP dengan Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra.

Selain itu, pihak ASS Quadra yang bersangkutan diduga berperan dalam transfer uang ke Novanto dan beberapa anggota DPR melalui Andi Agustinus alias proyek terkait Andi Narogong.

“Maka diduga ASS tersebut membantu pemberian uang tambahan untuk bantuan hukum Dukcapil sebesar Rp 2 miliar dan kebutuhan keenam lainnya terkait proses pengurusan kartu ID elektronik,” jelasnya.

KPK menduga bahwa Managing Presiden Direktur ASS melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.

Dalam hal ini direktur lain yaitu, tersangka Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan Direktur Informasi Informasi dan Catatan Sipil Kemendagri, tersangka Sugiharto, telah dipidana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara tersangka Andi Narogong sedang dalam proses persidangan.

Sementara dua tersangka lain, yakni Ketua DPR Setya Novanto, dan anggota fraksi DPRD Fraksi Golkar, Markus Nari, juga telah ditunjuk sebagai tersangka dan masih dalam proses penyidikan.

Tersangka Novanto Belum Sah

Sementara itu, Adnan Paslyadja, pakar hukum pidana yang disampaikan oleh KPK dalam sidang pendahuluan Setya Novanto, menjelaskan mekanisme proses pembentukan tersangka. Intinya, Adnan mengatakan penyidik harus memiliki setidaknya dua bukti.

Jika dua bukti itu diperoleh pada tahap akhir penyelidikan, menurut Adnan, penentuan tersangka bisa dilakukan. Adnan mendasarkan pendapatnya pada KUHAP dan UU No. 30/2002 tentang KPK.

“Jika Anda sudah mendapatkan bukti awal yang cukup dengan setidaknya dua bukti, bisakah Anda (sebutkan tersangka)? Ya, ya,” kata Adnan, menjawab pertanyaan Kabiro Hukum KPK Setiadi dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

Adnan mengatakan bahwa persyaratan kedua bukti tersebut juga tercantum dalam Pasal 44 UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu, lanjut Adnan, sesuai dengan apa yang disajikan dalam KUHAP.

Pengacara Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, meminta penjelasan Adnan tentang penentuan tersangka pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

Adnan memaparkan, penetapan tersangka bisa dilakukan kapan saja asalkan syaratnya terpenuhi. Adapun soal pengangkatan penyidik dari kepolisian atau kejaksaan sebagai pegawai tetap KPK yang dipermasalahkan oleh kubu Novanto, juga sah.

“Pasal 39 ayat 3 UU KPK tegas menyatakan, begitu memimpin KPK melantik, mengangkat penyelidik, penyidik, penuntut umum, maka pula merta dia berhenti sementara di institusi roda. Tidak ada tafsir lain dari teks UU ini. Mau tidak mau, begitu menggunakan Pasal 39, KPK melantik pegawai, dia berhenti sendirinya, “kata ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara, Feri Amsari, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Feri kerja KPK tidak membutuhkan SK yang memberhentikan pegawai dari instansi tersebut untuk bekerja di KPK. Sebab, menurutnya, KPK bisa mengangkat pegawai sendiri.

“SK pimpinan KPK tegasnya pemberhentian sementara dari pegawai yang mereka rekrut,” ucapnya.

“Itu bagian konsepnya yang bersangkutan KPK yang menyeleksi orang-orang yang masuk KPK sehingga KPK tidak tergantung kepada SK dari lembaga lain,” tambah Feri.

Dengan adanya aturan tersebut, Feri menyebut KPK sah angkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tanpa harus ada SK dari institusi lain.

“Sah, tegas dalam putusan MK itu hak KPK untuk melakukan pemilihan terhadap penyelidik, penyidik, penutut sendiri. Jadi KPK bebas mau dari polisi, kejaksaan, atau nonkepolisian, nonkejaksaan, “kata Feri.

Ia mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109 / PUU-XIII / 2015 menyatakan KPK berhak melakukan pengangkatan penyelidik, penyidik, dan penuntut sendiri. Putusan itu memberi KPK bisa memilih secara bebas calon pegawainya. “Putusan MK sifatnya berdasarkan konstitusi Ayat 2 dan ayat 1, mengikat kata saja,” kata Feri.

Sebelumnya kuasa hukum Setya Novanto, Agus Trianto, mempermasalahkan penyidik atau penuntut dari Polri dan kejaksaan yang belum SK pemberhentian sementara untuk menjadi pegawai tetap KPK.