Tolak Temui Pansus, Kata Presiden Jokowi Memperkuat KPK Itu Harus!

Keharusan Memperkuat KPK, Jokowi Tolak Temui Pansus.

Keinginan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK ingin bertemu dan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo tidak terpenuhi akibat Pansus di tolak. Jokowi dengan tegas menolak permintaan Pansus.

Jokowi kembali menandaskan, persoalan angket KPK terjadi di DPR. Menurut Jokowi, persoalan yang berkaitan dengan angket itu harus diselesaikan Pansus di DPR.

“Sudah saya sampaikan. Jawabannya, itu domain DPR. Itu wilayah DPR. Jangan dibawa-bawa ke saya,” tolak Jokowi setelah menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).

Jokowi juga menegaskan, dia berkomitmen memperkuat KPK. “Komitmen kita jelas memperkuat. Masa saya ulang-ulang terus bahwa memperkuat KPK itu harus, sudah!” tandasnya.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK menyatakan ingin temui dan menggelar rapat konsultasi bersama Presiden Jokowi.

gambar Tolak Temui Pansus, Kata Presiden Jokowi Memperkuat KPK Itu Harus! hd background wallpaper plengdut.com

Surat permohonan konsultasi itu juga telah dikirimkan Pansus Hak Angket kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Kepala Negara. Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi menilai, kerja Pansus Angket KPK penting untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Dengan demikian, perkembangan tugas dan tujuan-tujuan Pansus Hak Angket sampai kepada Kepala Negara dan timbul pemahaman dalam konteks hubungan kelembagaan di Indonesia.

Keterlibatan Presiden terkait angket KPK itu, sebelumnya disinggung anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Namun keinginan Sahroni berbeda dari Pansus. Dia mendesak elemen masyarakat memperkuat ikut tolak melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kinerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK). “Karena Hak Angket KPK ranahnya DPR,” kata Sahroni.

Dia mengatakan, mengatakan Rapat Paripurna DPR telah menerima laporan Pansus Hak Angket KPK yang memutuskan perpanjangan masa kerja sehingga seluruh pihak harus menerima keputusan tersebut.

Tetap Memperkuat dan Menolak

Terkait itu, Sahroni meminta seluruh pihak tidak menyeret Pemerintahan Jokowi – JK untuk mengevaluasi kinerja KPK yang dilakukan Pansus Hak Angket KPK.

Sahroni menerangkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah menegaskan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pansus Hak Angket KPK merupakan kewenangan legislator.

Di sisi lain, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, institusinya tetap harus tidak temui dan tak akan memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK sebelum ada putusan memperkuat uji materi UU No 7 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi.

“Kalau kami tetap menunggu hasil di MK,” kata Agus. Agus mengatakan KPK menunggu hasil Putusan MK sehingga bisa memperkuat mengambil sikap terkait undangan rapat di Pansus Hak Angket.

Agus berharap, dalam waktu tidak lama lagi sudah ada putusan dari MK terkait uji materi yang diajukan institusinya. “Kalau kami berharap mudah-mudahan MK bisa cepat,” ujarnya saat di temui.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, selama ini pihaknya sudah menjalankan tata kelola kelembagaan, koordinasi, dan supervisi dengan baik. Dia mencontohkan, sudah banyak fungsi koordinasi dan supervisi yang dilakukan bersama Polri dan Kejaksaan Agung dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

“KPK sudah sering menggelar pelatihan bersama bahkan dalam setiap operasi tangkap tangan KPK selalu di-back up Kepolisian,” kata Laode. Karena itu, Syarif menepis tudingan KPK tidak bisa berkoordinasi dengan Polri dan Kejagung.