Pansus Susupi Rapat KPK dan Komisi III

JAKARTA- Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan KPK. Rapat rutin antar mitra kerja ini pun diisi dan di susupi banyak personel anggota Pansus Angket KPK di DPR.

Rapat dengar pendapat di Gedung DPR, kompleks Parlemen, Senin (11/9) yang dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo dan tiga wakilnya itu menarik perhatian. Sebab, kehadiran pimpinan KPK di DPR memang dinantikan. Ini terkait permintaan Pansus Angket KPK yang ingin memintai keterangan Agus dkk.

Namun pimpinan KPK tidak mau memenuhi undangan Pansus. Alasannya, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi UU MD3. Ini terkait apakah hak angket KPK oleh DPR sah.

Karena itu, rapat rutin Komisi III DPR – KPK tampaknya dimanfaatkan Pansus Angket untuk ikut susupi rapat. Sejumlah anggota Pansus yang bukan anggota Komisi III kemudian diperbantukan dari fraksinya untuk susupi Komisi III. Sebut saja Misbakhun.

Politikus Golkar itu sebenarnya anggota Komisi XI, namun dia ikut susupi dengar pendapat dalam rapat Komisi III dengan KPK. Kemudian dari Pansus Fraksi Golkar yang diperbantukan lainnya adalah John Kennedy Aziz yang sebenarnya anggota Komisi VIII.

”Saudara Kahar Muzakir diganti John Aziz,” ujar Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman saat membuka rapat. Dengan demikian, lengkap sudah anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Golkar di rapat Komisi III. Sebab, Agun Gunandjar, Bambang Soesatyo, dan Adies Kadir memang personel pansus di Komisi III.

Selain Pansus dari Fraksi Golkar, juga ada anggota Pansus Angket KPK yang bukan dari Komisi III, yakni Arteria Dahlan (Komisi II) dari Pansus Fraksi PDIP. Arteria melengkapi Junimart Girsang dan Masinton Pasaribu yang merupakan personel Pansus Angket KPK dari Komisi III. Perubahan komposisi anggota Komisi III saat rapat dengan KPK cukup mencolok dengan adanya pansus yang ikut susupi rapat Komisi III.

Pasalnya, sebelumnya, pada rapat Komisi III dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Senin (11/9) pagi, belum ada perubahan anggota Komisi III. Rapat antara KPK dan Komisi III juga agak sedikit berbeda dari biasanya. Seluruh jajaran KPK diminta memperkenalkan diri.

”Perkenalan ini bukan sekadar kami ingin mengenal dan tahu, tapi penting bagi kami karena kami ingin mengetahui secara pasti tentang kehadiran pejabat negara dalam pemberantasan korupsi,” ujar Agun yang juga Ketua Pansus Angket komisi KPK.

OTT Dikritik, Sitaan Dipertanyakan

Dalam rapat, Komisi III DPR mempersoalkan operasi tangkap tangan KPK. Komisi III menilai operasi itu tidak sesuai prosedur, yakni mengabaikan koordinasi dan supervisi. Sebelumnya, Jaksa Agung M Prasetyo juga mengkritik operasi tangkap tangan untuk penindakan kasus korupsi.

Menjawab Pertanyaan : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjawab berbagai pertanyaan dan kritikan yang dilontarkan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Kritikan Komisi III tersebut, antara lain soal operasi tangkap tangan dan aset koruptor yang disita KPK.
Menjawab Pertanyaan : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjawab berbagai pertanyaan dan kritikan yang dilontarkan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). Kritikan Komisi III tersebut, antara lain soal operasi tangkap tangan dan aset koruptor yang disita KPK.

Prasetyo menilai OTT KPK membuat gaduh. ”Penindakan kasus korupsi dengan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan di negara kita, terasa gaduh dan ingar-bingar. Meski demikian, indeks persepsi korupsi Indonesia tidak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Prasetyo setelah rapat dengan Komisi III.

Terkait berbagai kritik rapat tersebut, Pimpinan KPK menegaskan, OTT didasari kerja profesional. ”OTT dengan koordinasi dan supervisi itu berbeda. OTT itu keberhasilan intelijen KPK plus laporan masyarakat yang kredibel,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Menurut Syarif, koordinasi dan supervisi dengan penegak hukum lainnya dilakukan dalam konteks berbeda. Dia memastikan, pihaknya melakukan sesuai prosedur. ”Untuk koordinasi dan supervisi, itu menangani kasus-kasus yang sedang ditangani bersama, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan. Kalau OTT masa ada korsup? OTT harus rahasia,” tandas Syarif.

Soal indeks persepsi korupsi, menurut Syarif, tidak berhubungan dengan OTT. ”Indeks persepsi korupsi itu tidak ditentukan dengan digabungkan penyidikan dan penuntutan, itu kualitas pelayanan publik di Indonesia,” tegasnya.

Komisi III DPR pun melanjutkan rapat dengan pertanyaan soal barang rampasan KPK dari hasil kejahatan korupsi. Agun Gunandjar Sudarsa menanyakan soal tidak semua aset sitaan terdata di Rupbasan.

”Data yang kami miliki yang daftarnya jelas terinci detail di Rupbasan Jakarta dan Tangerang itu hanya ada mobil, motor, sedikit alat mesin, dan alat cetak. Di luar itu, tidak ada. Menurut hemat saya perlu konsistensi kalau pimpinan KPK sudah menandatangani ketentuan yang mengatakan harus laporan dan untuk pendataan. Ini harus konsisten dijalankan,” tandas politikus Golkar itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menanyakan soal eksekusi barang rampasan KPK. Dia juga menanyakan soal daftar barang yang disita KPK. ”Poin yang kita butuh penjelasan itu, kalau barang sitaan setelah putusan inkrah, itu bagaimana mekanisme pelelangannya?” ujar Benny di gedung Komisi DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Laode pun mengatakan, setelah barang dinyatakan dirampas negara, itu dapat dilelang atau dihibahkan sesuai peraturan Menteri Keuangan. Syarif mengatakan, jaksa KPK yang bertugas mengeksekusi barang rampasan.

”Jika putusan dinyatakan dirampas negara, hasilnya diserahkan ke pemerintah. Siapa yang serahkan? Jaksa KPK itu pakai surat resmi kepada Kemenkeu,” terang Syarif. Sementara Misbakhun, menanyakan alur penghibahan barang rampasan KPK ke pemerintah.

Anggota Pansus Angket KPK ini juga menanyakan dasar KPK boleh menghibahkan barang itu ke pemerintah. Syarif pun menjawab, dasar KPK menghibahkan benda rampasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. ”Setelah inkrah dan dinyatakan dirampas,” sebut Syarif.

Dia pun menyatakan KPK hanya bertindak sebagai fasilitator saat menghibahkan barang rampasan. ”Kita hanya menyita, memfasilitasi. Kalau bapak-bapak ikuti, kami menyerahkan gedung Nazar ke Arsip Nasional. Itu diserahkan langsung oleh Menkeu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo juga mengusulkan kewenangan penuntutan KPK harus mendapat izin dari Kejagung. ”Kewenangan dari biro antikorupsi Singapura maupun Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja dan meskipun Malaysia memiliki divisi penuntutan, tapi harus tetap mendapat izin dari Kejaksaan Agung Malaysia,” ujar Prasetyo saat rapat dengan Komisi III hari ini.

Dalam rapat dengar pendapat, KPK pun meluruskan persepsi itu. ”Untuk sementara, kami bekerja sesuai UU KPK yang berlangsung. Kami tidak bisa berandai-andai ke depan. Selama UU seperti itu dan kami berterima kasih terus ke Kejagung yang selalu mengirimkan jaksa bertugas di KPK,” kata Laode M Syarif.

Terpisah, Partai Nasdem mengusulkan KPK diberi wewenang menerbitkan SP3. Nasdem dengan tegas menolak wacana pembekuan KPK oleh pansus. Justru diharapkan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Pansus Hak Angket KPK dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam hal pemberantasan korupsi.

Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, meski demikian diperlukan penguatan mekanisme pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, baik internal maupun eksternal. Tujuannya untuk menghindari praktik-praktik yang justru bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi.

Ditegaskan, ke depan, KPK harus dapat melakukan kerja yang lebih cermat dan hati-hati, dengan demikian, tidak terdapat pelaku kejahatan korupsi yang lolos. Di sisi lain, tidak juga terdapat orang yang tersandera karena status tersangka yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa kepastian proses selanjutnya, serta banyaknya perkara yang bertumpuk tanpa kejelasan.