Penghibahan Barang Rampasan Tipikor KPK Sepenuhnya Keputusan Kemenkeu

Jakarta – KPK tegaskan penghibahan rampasan Tipikor sepenuhnya kewenangan Kemenkeu. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun mempertanyakan kewenangan keputusan hibah barang rampasan (Baran) hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Misbakhun mempertanyakan keputusan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/9).

“Dalam skema kewenangan apa KPK menghibahkan barang itu? Apakah barang ini milik KPK atau negara?” ujar Misbakhun.

Misbakhun mengatakan keputusan pertanyaan itu untuk memastikan status sepenuhnya penghibahan atau pemberian Baran itu sudah sesuai prosedur atau sebaliknya. Penghibahan Baran juga terkait dengan kepentingan penghitungan pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) yang diterima negara.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjelaskan, penghibahan Baran sepenuhnya keputusan Kemenkeu. Hal itu, tertuang dalam keputusan Peraturan Menkeu Nomor 3 Tahun 2011.

Ia mengatakan, atas dasar aturan itu mekanisme penghibahan Baran dilakukan usai sebuah perkara tipikor yang dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Penghibahan barang dilakukan juga setelah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu melakukan penilaian atas Baran tipikor tersebut, dan Kemenkeu mencatatnya sebagai aset negara.

“Jadi sebenarnya kami hanya menyita dan memfasilitasi,” ujar Laode.

Laode mencontohkan, salah satu keputusan barang rampasan yang ditetapkan Kemkeu untuk dihibahkan adalah Baran milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, berupa gedung yang dihibahkan ke ANRI.

“Itu bahkan diserahkan langsung sepenuhnya oleh Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujarnya.

Meski demikian, Laode mengklaim, keputusan barang penghibahan tidak dilakukan secara serta merta Kemenkeu. Ia menyebut, barang rampasan yang dihibahkan merupakan Baran yang gagal terjual saat proses lelang barang dilaksanakan Kemenkeu.

“Jadi saya pikir semua sepenuhnya teroganisir dan catatannya ada. Jadi, bukan (dihibahkan) KPK sendiri tanpa sepengetahuan Kemkeu,” ujar Laode.

Berdasarkan data, KPK telah sepenuhnya menghibahkan Baran dari sejumlah kasus tipikor kepada sejumlah institusi, di antaranya penghibahan 3 Bus dan penghibahan 6 unit mobil Damkar ke Pemda Bantul senilai Rp 4,8 miliar, penghibahan sebuah wisma beserta inventarisnya ke DJKN Bali senilai Rp11 miliar, gedung di kawasan Warung Buncit ke ANRI sekitar Rp24 miliar, rampasan lima unit rumah dan rampasan sebidang tanah di Cikarang Barat kepada BPS senilai Rp6 miliar.

Selanjutnya, barang barang alat kesehatan di RSUD Tangerang kepada Pemda Tangerang senilai Rp484,8 juta, alat kesehatan ke Kodam V Brawijaya senilai Rp528,3 juta, sejumlah mesin dan barang peralatannya ke Pemda Papua senilai Rp626 juta, serta tanah & bangunan ke Mabes Polri senilai Rp12,5 miliar.

Sementara itu, Baran dimana sepenuhnya masih dalam keputusan proses persetujuan Menkeu adalah tanah dan bangunan tipikor bagi Pemda Solo.

Ada pula, yang masih dalam proses pengajuan Kemenkeu sepenuhnya yakni, tanah untuk bangunan Kejati DKI dan kendaraan untuk dinas Kejagung.

Dalam data juga diketahui, per 30 Juni 2017 KPK telah menyetor uang ke kas negara sebagai PNBP sepenuhnya sebesar Rp1,9 triliun dengan rincian dari setoran denda sebesar Rp66,3 miliar, uang pengganti sebesar Rp908,7 miliar, dan uang rampasan tipikor sebesar Rp942,4 miliar.