Minta Maaf ke Warga Kukar, Bupati Rita Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari di Rutan KPK di Kavling K4.

Rita ditahan usai melakukan diperiksa penyidik, karena diduga menerima suap dan gratifikasi di Pemkab Kukar. Rita mengucapkan minta permohonan maaf kepada warga Kukar. Kendati begitu, Rita mengatakan pesan pada warga bahwa penahanan ini harus terus dijalankan prosesnya.

“Saya minta maaf kepada warga rakyat kukar atas penahanan ini. Penahanan harus dijalankan prosesnya, sekali lagi maaf buat warga Kutai, saya ditetapkan sebagai tersangka dan harus jalani prosesnya,” kata Rita di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

gambar Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari saat berada di ruang tunggu Gedung KPK, di Jakarta, Jumat (6/10). Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. hd wallpaper background plengdut.com

Rita mengaku dirinya tidak bersalah atas tuduhan KPK. Namun, dia tetap menghormati proses hukum yang ada.

“Saya tidak merasa bersalah atas dua tuduhan yang dituduhkan KPK ini. Proses ini harus saya lewati kalau diperiksa kan harus ditahan,” tuturnya. Selain Rita, KPK juga resmi menahan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan.

Tersangka Minta Suap

KPK menetapkan Bupati Kukar Rita sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi di Kukar. Dalam kasus minta suap, Rita diduga KPK menerima uang sejumlah Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP Kukar) Hari Susanto Gun (HSG).

Uang suap tersebut diterima Rita berkaitan dengan pemberian izin operasi Bupati untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

Adapun dalam kasus gratifikasi KPK, Rita menerima sejumlah US$ 775 ribu atau setara Rp 6,9 miliar. Uang tersebut diterima Rita bersama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB Kutai) Khairudin (KHR).

Penerimaan gratifikasi tersebut terkait sejumlah proyek di Kutai Kartanegara Kukar selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.