KPK Kewalahan

JAKARTA- Banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat lembaga itu kewalahan. Keterbatasan jumlah penyidik memaksa KPK menggeser skala prioritas.

Para pelaku operasi tangkap tangan (OTT) didahulukan untuk diperiksa, sementara kasus-kasus lain terpaksa “dipinggirkan.” Kasus-kasus lain yang dimaksud adalah kasus yang berasal dari investigasi, seperti korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengakui ada banyak kasus yang tak terselesaikan secara maksimal oleh jajarannya. KPK harus memprioritaskan kasus korupsi yang terbongkar dari OTT (operasi tangkap tangan) karena OTT memiliki batas waktu penahanan terhadap pelaku.

”Yang terjadi di KPK sekarang sudah overload di teman-teman di penindakan. Sehingga perkara-perkara yang kita bangun agak kita geser penanganannya,” kata Alexander, kemarin.

”Untuk operasi tangkap tangan (OTT) kan tersangka langsung kita tahan, sementara masa penahanan punya batas. OTT ini yang kita prioritaskan, jangan sampai melewati waktu sehingga tersangka lepas,” kata dia.

Dikawal petugas : Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (kedua kiri) ditangkap & dikawal anggota Satbrimobda kota Jatim keluar dari ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Sabtu (16/9).
Dikawal petugas : Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (kedua kiri) ditangkap & dikawal anggota Satbrimobda kota Jatim keluar dari ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Sabtu (16/9).

Alex mengatakan, pihaknya tak bisa diam saja ketika mendapat informasi atau laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi transaksi suap antara penyelenggara negara dengan pihak swasta. Laporan dari masyarakat ini biasanya ditindaklanjuti dengan OTT. “Ini karena informasi dari masyarakat, kami menjaga kepercayaan masyarakat yang telah sukarela memberikan informasi,” tutur Alex.

Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kota Jakarta itu menyatakan, KPK sebenarnya ingin bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk menangani kasus yang berawal dari OTT, khususnya di daerah-daerah dan kota. Namun, menurut Alex, itu sulit dilakukan lantaran anggaran yang dimiliki Kejaksaan Agung dan Polri terbatas dalam penanganan kasus. Untuk Kejaksaan Negeri dan Polres, hanya mendapat anggaran untuk menangani satu kasus korupsi setiap tahun.

“Kalau kita tambah dengan perkara dari KPK, mereka nggak punya anggaran,” ujarnya. KPK sudah melakukan 15 OTT – operasi tangkap tangan selama tahun ini sampai September 2017. Operasi senyap OTT tersebut lebih banyak menyasar pejabat kota & daerah.

Sebut saja kasus dugaan suap Gubernur kota Bengkulu Ridwan Mukti hingga yang terbaru kasus Ketua DPRD kota Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wali Kota Batu, Jatim, Eddy Rumpoko. Menurut Alex, bila KPK melimpahkan kasus ke Kejaksaan dan Polri, pihaknya tak bisa membantu dalam hal anggaran.

“Kami kesulitan dalam hal penganggaran KPK. Sebetulnya kalau soal penganggaran, kami fleksibel, kami limpahkan berkas KPK kemudian dana kami support, rasa-rasanya itu lebih efektif dan efesien,” kata Alex.

Wali Kota Batu OTT Ke-15

Sabtu (16/9) sore, untuk kali ke-15 sepanjang 2017 ini, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini terduga pelaku korupsi yang ditangkap adalah Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko. KPK menyita uang bernilai miliaran dalam penangkapan Eddy Rumpoko. Duit itu diduga fee proyek pengadaan.

“Sejumlah uang diamankan, diduga pemberian terkait dengan fee proyek,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Sabtu (16/9). Total ada lima orang yang ditangkap, termasuk Eddy Rumpoko dan pejabat unit pengadaan kota tersebut ikut ditangkap.

”Saat ini sebagai tindakan awal, tim membawa lima orang tersebut ke kantor kepolisian terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Kami akan infomasikan lebih lanjut hasil OTT ini dalam konferensi pers besok,” papar Basaria.

Terpisah, PDI Perjuangan langsung memecat Eddy Rumpoko dari keanggotan di partai itu. Tindakan Eddy disebut PDIPmemalukan. “Sesuai dengan disiplin partai, partai memiliki sanksi pemecatan seketika atas pelanggaran tersebut karena berulang kali partai sudah mengingatkan,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kemarin.

Sanksi pemecatan, menurut Hasto, merupakan aturan disiplin yang ditegakkan PDIP. PDIP lewat forum internal sudah mengingatkan kader atau pengurus yang menjadi pejabat atau kepala daerah maupun kota agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri lewat korupsi. ”Tidak akan ada bantuan hukum. Dengan tegas PDIP memberikan sanksi pemecatan atas tindakan yang memalukan,” ujar Hasto.

Eddy Rumpoko ditangkap KPK di rumah dinasnya kota Batu – Malang sekitar pukul 13.40. “Pukul 13.40 WIB tadi dilakukan penangkapan bersama pengamanan dari Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, Sabtu (16/9).

Saat ditangkap, di rumah dinas Malang ada satu orang lagi yang ikut ditangkap. Diduga orang tersebut dari pihak rekanan. “Penangkapannya di rumah dinas. Selain wali kota juga ada satu orang dari swasta ditangkap,” ujarnya.

Menurut Frans, Wali Kota Batu dibawa lebih dulu ke Polda Jatim untuk pemeriksaan awal. Setelah itu baru dibawa ke Gedung KPK kota Jakarta. “Polda Jatim kota hanya dipinjam tempat untuk dilakukan pemeriksaan awal,” katanya.

Eddy Rumpoko sejatinya sudah hampir “pensiun” dari jabatannya sebagai wali kota di Batu. Eddy akan lengser pada Desember 2017. Eddy akan digantikan oleh Dewanti Rumpoko, yang tak lain adalah istrinya. Dewanti Rumpoko memenangi Pilwakot Batu 2017 bersama pasangannya, Punjul Santoso di Batu.

Dewanti Rumpoko serta pasangannya, keduanya unggul jauh atas lawannya, yakni Rudi-Sujono Djonet dan Abdul Majid-Kasmuri Idris. Dewanti Rumpoko telah tiga kali dicalonkan sebagai kepala daerah kota. Pertama Dewanti Rumpoko dicalonkan pada Pilwakot Malang 1999, Pilbup Malang 2015, dan terakhir di Batu pada Pilwakot Batu Malang 2017.