Ada “Pengajian” di Pintu Darurat Hotel Jadi Target OTT KPK

Setelah Kode ‘Apel’ Sekarang Suap Pakai Kode ‘Pengajian’

Semakin hari KPK semakin sigap dalam memberantas para pelaku korupsi di negara ini. Akan tetapi hal itu membuat para koruptor juga semakin kreatif dalam menyembunyikan kejahatan mereka agar tidak mudah di endus KPK. Jika pada waktu lalu kita pernah mendengar ada istilah “apel malang” dan ada “apel washington” sebagai kode uang rupiah dan uang dollar pada kasus Nazaruddin dan Angelina, kali ini KPK membongkar kode suap yang menggunakan kata pengajian sebagai kode penyuapan.

KPK berhasil tangkap Hakim dan Anggota DPR Aditya Anugrah Maha, anggota Komisi XI DPR, terduga pemberi suap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono, diduga menyuap sang hakim untuk memengaruhi keputusan banding perkara ibunya, Marlina Moha Siahaan.

Penyuapan itu menggunakan kode “pengajian”. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan pers, Sabtu (7/10). Marlina adalah mantan Bupati Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, yang telah divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manado dalam kasus korupsi dana tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kasus yang terjadi pada 2010 itu merugikan negara Rp 1,25 miliar. Marlina juga tercatat sebagai anggota DPRD Sulut periode 2014-2019. “Diduga untuk mengamankan putusan pintu banding, AAM (Aditya -Red) sebagai pihak keluarga terdakwa berupaya mendekati SDW (Sudiwardono) yang menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara sekaligus ketua majelis hakim perkara tersebut,” ungkap Laode. Ia melanjutkan, diduga nilai pengajian (suap) yang disepakati adalah 100.000 dolar Singapura (lebih kurang Rp 1 miliar).

Barang Bukti KPK, Dollar Singapura Dari Pintu Darurat Hotel Hasil Pengajian Suap: Dua penyidik menunjukkan barang bukti uang 64 ribu dolar Singapura saat konferensi pers mengenai operasi tangkap tangan KPK, Sabtu (7/10).
Barang Bukti KPK, Dollar Singapura Dari Pintu Darurat Hotel Hasil Pengajian Suap: Dua penyidik menunjukkan barang bukti uang 64 ribu dolar Singapura saat konferensi pers mengenai operasi tangkap tangan KPK, Sabtu (7/10).

Selain untuk memengaruhi keputusan banding, suap juga diberikan untuk membuka pintu agar Marlina tidak ditahan selama proses persidangan berjalan. Baik Aditya maupun Sudiwardono telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diringkus dalam operasi tangkap tangan, Jumat (6/10) tengah malam.

Menurut Laode, Sudiwardono terbang dari Manado dan tiba di Jakarta pada Kamis (5/10). Jumat, KPK mendapat informasi soal dugaan suap itu dan langsung berkoordinasi dengan Mahkamah Agung.

Pada hari yang sama, Sudiwardono tiba di sebuah hotel di Pecenongan. Penyerahan uang dilakukan oleh Aditya kepada Sudiwardono di pintu darurat hotel tersebut menggunakan kode istilah pengajian.

“Kode yang digunakan Aditya dalam pertemuan ini pengajian. Jadi pengajian digunakan sebagai kode bertemu untuk suap.” ungkapnya. Dalam penangkapan itu KPK menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang 30.000 dolar Singapura dalam amplop putih dan 23.000 dolar Singapura dalam amplop cokelat.

Uang dalam amplop cokelat diduga sisa dari pemberian sebelumnya. “Tim mengamankan total 64.000 dolar Singapura,” imbuh Laode. Sebelum kasus ini terungkap, tindak tanduk Marlina mengundang kecurigaan lantaran terlihat hadir dalam rapat koordinasi Partai Golkar Sulut di Jakarta pada Selasa, 26 September lalu. Padahal, saat itu dia berstatus jadi tahanan di Rutan Manado. Sama seperti sang ibu, Aditya juga merupakan politikus Golkar.

MA Bersih-Bersih Darurat

Menyusul penangkapan itu, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto menyambangi kantor KPK, kemarin. Ketika ditanya perihal OTT terhadap Ketua PT Sulawesi Utara, Sunarto enggan berkomentar banyak. Ia hanya menyebutkan, OTT tersebut bagian dari upaya reformasi darurat di tubuh MA.

Ia mengatakan, MA dan KPK menjalin kerja sama dalam mengatasi korupsi di sektor peradilan. “Ini karena kerja sama. Kami sedang darurat bersih-bersih, semakin cepat semakin baik jadi bersihnya,” ujar Sunarto. Sebelumnya, MA mengakui tugas hakim saat ini semakin berat dan darurat rentan praktik suap dan korupsi.

Karena itu, MA semakin selektif memilih calon hakim, terutama calon hakim agung pada seleksi tahun ini. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan, hakim berpotensi dimanfaatkan pihak lain dengan cara memberi suap. Karena itu, seleksi para calon hakim tak hanya dinilai dari kecerdasan, tapi juga integritasnya.

“MA memiliki komitmen yang tinggi mencari calon hakim yang tak hanya pintar, namun harus benar. Cerdas saja tidak cukup, harus punya track record berintegritas,” ujar Abdullah.