Tarif Kereta Ekonomi Tak Naik

Tarif kereta api lama berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) tersebut berlaku kembali.

Direktur KAI Edi Sukmoro dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin menjelaskan tarif yang baru tersebut berdasarkan PM 42 Tahun 2017 sebetulnya masih berlaku, tidak diberhentikan, tidak nonaktif, hanya saja tiket KAI tersebut tak langsung naik tetapi menanggung selisih tarif lama dan tarif baru berdasarkan untuk beberapa rute tersebut, tidak semuanya.

“Manajemen KAI dengan restu pemerintah, turunkan tarif tersebut kembali mengacu berdasarkan pada PM 35/2017, kita akan tutupi dengan selisihnya, tak jadi naik langsung” katanya.

Misalnya, berdasarkan PM 42/2017 tarif KA Logawa rute Purwokerto – Surabaya Gubeng – Jember tarif tidak naik menjadi Rp80.000, kembali mengacu berdasarkan dengan PSO lama PM 35/2017 yaitu Rp74.000. Edi mengatakan tiket dengan tarif tersebut bisa kembali dibeli mulai 2 November 2017 untuk keberangkatan 1 Januari 2018.

Terdapat 20 rute perjalanan KA ekonomi yang mengalami penyesuaian kembali tersebut, meliputi KA Brantas ekonomi rute KA Blitar - Pasar Senen, KA Bengawan ekonomi rute Purwosari - Pasar Senen, KA Probowangi ekonomi rute Banyuwangi - Probolinggo dan rute rute kereta lainnya.
Terdapat 20 rute perjalanan KA ekonomi yang mengalami penyesuaian kembali tersebut, meliputi KA Brantas ekonomi rute KA Blitar – Pasar Senen, KA Bengawan ekonomi rute Purwosari – Pasar Senen, KA Probowangi ekonomi rute Banyuwangi – Probolinggo dan rute rute kereta lainnya.

Dia menyebutkan kembali nilai yang ditanggung KAI berdasarkan selisih kereta tersebut dari Juli hingga Desember, yaitu Rp 30 miliar. “Jadi, intinya tidak ada pembatalan, untuk PM 24/2017 itu masih berjalan, hanya saja penerapannya berdasarkan menggunakan PM 35/-2017 lama,” katanya.

Budi mengatakan setelah Januari, jadi kereta api ekonomi akan dikaji kembali berdasarkan peretujuan dengan pemerintah. “Prinsip berdasarkan KAI dimiliki 100 persen oleh pemerintah, mengandung PSO, jadi apapun yang didapat berdasarkan KAI harus dikembalikan untuk ke masyarakat,” katanya.