Pemerintah Rekrut 17.928 Calon Pegawai

JAKARTA – Langkah beberapa kementerian dan lembaga yang membuka lowongan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara besar-besaran bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang melakukan efisiensi anggaran sejak 2016.

Hal itu dikatakan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie, menanggapi perekrutan hampir 18 ribu CPNS di 61 instansi, Rabu (6/9).

Alvin mengaku mencermati langkah pemerintah yang mengirit anggaran pendapatan belanja negara pada 2016. Penghematan anggaran itu berlanjut pada 2017. Alvin mengatakan, ada kementerian dan lembaga yang dikurangi anggarannya.

Dengan pola perekrutan tersebut, pemerintah seolah memberi sinyal bakal kembali mengurangi anggaran APBN beberapa instansi pada 2018. ”Tapi kok tiba-tiba ada penerimaan CPNS baru. Ini agak membingungkan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, lowongan CPNS yang baru saja dibuka akan melalui proses panjang. Para CPNS yang terpilih perekrutan baru akan diangkat menjadi PNS pada 2018. Ia mempertanyakan Kementerian Keuangan, apakah rancangan anggaran APBN 2018 sudah memasukkan unsur penerimaan PNS baru atau belum.

”Kalau belum, itu nanti bisa Inefisiensi atau tekor anggaran lagi.” Menurut Alvin, perekrutan PNS dengan jumlah puluhan ribu akan memakan ongkos anggaran yang besar (Inefisiensi). Belum lagi biaya lain untuk memenuhi kebutuhan perekrutan mereka.

”Bukan cuma honor. Kan banyak kebutuhan turunan penyebab Inefisiensi, misalnya alat kerja. Alat kerja itu kan harus beli berarti Inefisiensi. Kemudian ada pelatihan CPNS, seragam. Banyak,” paparnya. Pemerintah pada Rabu (5/9) malam resmi mengumumkan membuka 18 ribu lowongan CPNS untuk 61 instansi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan, perekrutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Negara pada jabatan strategis guna menyukseskan program Nawacita.

Di samping itu, perekrutan untuk menggantikan PNS yang pensiun serta untuk menambah sumber daya Negara terkait dengan peningkatan beban kerja pada instansi tertentu. Dalam rilis Humas Kementerian PAN-RB, disebutkan secara spesifik lowongan 17.928 CPNS di 60 kementerian/lembaga serta satu pemerintahan provinsi, yakni Kalimantan Utara.

Provinsi Pemekaran Asman mengatakan, Kalimantan Utara adalah provinsi pemekaran yang masih kekurangan pegawai.”Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk kementerian/lembaga 17.428,” ujarnya.

Dari formasi perekrutan untuk kementerian/ lembaga, ada pula yang tersedia untuk penyandang disabilitas, lulusan terbaik (cum laude), dan putra daerah Papua serta Papua Barat. Untuk pelamar dengan predikat cum laude tersedia 1850 posisi. Kemudian, untuk penyandang disabilitas 166 posisi, serta putra daerah Papua dan Papua Barat 196 posisi.

Proses serta jadwal seleksi bisa dilihat di situs Kementerian PANRB, situs Badan Kepegawaian Negara, serta laman resmi masing-masing instansi. Semua itu, kata Asman, sudah bisa diakses per 5 September 2017 pukul 23.00 WIB.

Para pelamar yang sudah pernah mencoba peruntungan dalam seleksi CPNS pada putaran pertama di Kemenhumham dan Mahkamah Agung pada Agustus lalu diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan akun SSCN yang telah dibuat sebelumnya. Namun, sambung Asman, mereka yang dinyatakan lulus dalam putaran pertama dilarang mendaftar pada penerimaan putaan kedua.

Asman meyakinkan seleksi akan berjalan penuh integritas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia meminta para pelamar tak percaya pada oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan dengan uang imbalan. ”Waspadai penipuan. Jangan terkecoh iming iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS,” tegasnya.