Regulasi soal Taksi Online

JAKARTA – Mahkamah Agung telah membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permen Menhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online.

Komisi V DPR meminta Menhub (Menteri Perhubungan) Budi Karya Sumadi antisipasi kekosongan aturan setelah putusan MA tersebut. Ketua Komisi V Farry Djemi Francis mengatakan, MA memberi waktu pemberlakuan Permen 26 hingga November mendatang.

Karena itu, pemerintah harus antisipasi kekosongan aturan setelah putusan MA berlaku. Dia juga minta Kementerian Perhubungan melakukan antisipasi kajian yang betul betul komprehensif, sehingga tidak akan lagi terjadi benturan-benturan antara taksi online dan taksi offline seperti kerap muncul dalam dua tahun terakhir ini akibat kekosongan aturan transport online.

‘’Keluarnya peraturan menteri itu kan sejatinya untuk antisipasi & meminimalisasi persoalan terkait transportasi online. Jika sampai November mendatang belum ada aturan baru (terjadi kekosongan) serta masih terjadi kekosongan, maka akan terjadi kevakuman (kekosongan) hukum. Kami menanyakan, apakah perlu revisi UU Lalu Lintas untuk antisipasi mengatasi kekosongan hukum tersebut,’’ kata Farry usai rapat komisi kerja dengan komisi Menhub atau Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara DPR, Rabu (6/9).

Dia juga menyayangkan putusan MA yang membatalkan aturan tersebut penyebab kekosongan. Sebab, Permen 26 disusun melalui kajian, sosialisasi, serta uji publik. ‘’Juga melibatkan semua komponen, termasuk aparat hukum. Tapi ini bukan yang pertama. Saat Menhub Jonan juga terjadi hal yang sama. Dengan cepat Presiden mencabut peraturan tersebut. Saat ini terjadi lagi lewat putusan MA, ujar Farry Ketua Komisi V.

Minta Tak Gegabah

Seperti diketahui, majelis hakim Mahkamah Agung yang diketuai Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan M Hary Djatmiko mencabut 14 pasal dalam Peraturan Menhub Nomor 26 Tahun 2017.

Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub Cucu Mulyana mengatakan, pihaknya antisipasi tidak ingin gegabah untuk mengiyakan putusan MA untuk mengisi kekosongan peraturan. Jika terlalu cepat membuat keputusan, tentu dapat menimbulkan polemik yang berujung unjuk rasa, itu wajib di antisipasi.

Kemenhub akan membuat antisipasi kajian terlebih dahulu. Pihaknya masih menampung aspirasi dari berbagai pihak, termasuk pengamat transportasi. “Draf masukan seperti apa, kemudian kami minta rumuskan, pelajari, dan analisis, lalu membahas bersama hasilnya seperti apa. Yang jelas kami ingin minta antisipasi yang terbaik,” ujarnya.