Dana bantuan untuk parpol naik 10 kali lipat. Tentu, hal positif itu disambut gembira parpol di Tanah Air. Sejumlah alasan kenaikan dikemukakan, baik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo mau pun Menteri Keuangan Sri Mulyani. Betulkah dana bantuan itu akan digunakan parpol dan sesuai peruntukannya? Mungkinkah dana itu positif dapat mengurangi karupsi politik, seperti yang diharapkan KPK?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya menyetujui usulan bantuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo mengenai kenaikan penambahan dana bantuan untuk parpol. Dana parpol yang semula Rp 108 per suara sah Parpol dari hasil Pemilu, meningkat menjadi Rp 1.000.

Kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

Memang sejak awal menjabat Mendagri, Tjahjo mewacanakan dan mengusulkan kenaikan dana bantuan untuk parpol. Menurut Tjahjo, kenaikan yang diusulkan bukanlah suatu yang berlebihan. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama dana bantuan yang besarnya Rp 1000 per suara sah hasil Pemilu tersebut, sudah pernah ada pada 1999. Lalu pada perkembangannya besaran dana bantuan tersebut diturunkan menjadi hanya Rp 108 per suara parpol.

”Kedua di negara maju yang demokratis, parpol juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga konsolidasi demokrasi berjalan dengan lancar,” kata Tjahjo. Pertimbangan ketiga, lanjut dia, parpol mempunyai fungsi positif yang strategis, berkaitan dengan penyiapan kader kader mereka yang nantinya duduk di pemerintahan, baik itu di pusat maupun daerah. Maka perlu pengkaderan yang mumpuni di parpol parpol.

Dengan adanya bantuan kenaikan positif pemerintah tersebut, bisa digunakan untuk melakukan pengkaderan yang bagus. ”Pemikiran ekstremnya, bila ada ribuan triliun rupiah di APBN kita, maka alokasi Rp 1 Triliun untuk digunakan membantu parpol menyiapkan kader-kadernya, hal itu masih dapat dikatakan kenaikan wajar,” kata dia.

Selain mewacanakan pentingnya menaikkan dana untuk parpol, Tjahjo juga sering menyatakan tentang pentingnya audit ketat dana dan sanksi berat yang memberikan efek jera bagi parpol yang melanggar.

Rekomendasi KPK

Sementara itu, Sri Mulyani mengaku pihaknya menyetujui kenaikan dana untuk parpol tersebut, salah satunya karena didasari rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan KPK merekomendasikan dana Rp 1071 per suara, nominal yang lebih besar dibanding kenaikan yang disetujui pemerintah.

”KPK merekomendasikan nilai kenaikan sebesar itu karena pertimbangan, parpol harus berfungsi positif melakukan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan, tanpa harus melakukan korupsi. Di sisi lain juga terdapat fakta bahwa banyak tersangka korupsi yang beralasan bahwa dia korupsi karena untuk membiayai parpol,” tutur Sri Mulyani.

Dia berharap positif dengan kenaikkan dana bantuan pemerintah, tidak terjadi korupsi oleh kader parpol, dengan alasan apapun. Suara berbeda dikemukakan Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung. Ia menyesalkan keputusan Menkeu yang menyetujui kenaikan dana parpol hingga hampr 10 kali lipat.

”Efek negatif kenaikan tersebut akan membebani APBN yang sudah defisit. Saya menduga Menkeu punya tendensi politik untuk parpol. Seharusnya tidak langsung menyetujui usulan kenaikan Mendagri, dan rekomendasi KPK,” tutur Apung.

Menurut pria asal Genuk Semarang tersebut, yang dapat dibaca dari kenaikan bantuan tersebut adalah untuk makin menguatkan kesetiaan parpol-parpol yang berada di barisan pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Padahal, kata Apung, harus diingat defisit dalam RAPBN tahun 2018 sudah di atas Rp 326 Triliun.

”Maka daripada untuk dana parpol, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengurangi defisit. Saya juga menyayangkan rekomendasi KPK. Seharusnya KPK sadar bahwa efek negatif menaikkan dana parpol tidak menjamin korupsi politik menurun,” tutur dia.background Positif dan Negatif Kenaikan Bantuan Dana Parpol hd wallpaper plengdut.com

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Centre Budget for Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Uchok menilai langkah negatif Menkeu Sri Mulyani tersebut, kontraproduktif. ”Karena saat terjadi penurunan penerimaan negara, Sri Mulyani melakukan pemotongan anggaran besar-besaran, dengan alasan efesiensi anggaran. Namun Sri justru menambah dana untuk parpol, yang mana hal ini berdampak pada keuangan negara,” kata Uchok.

Dia menduga hal tersebut tidak terlepas dari manuver negatif partai politik mencari sumber lain untuk membiayai aktivitas politik di partainya. Yaitu dengan mengakalinya melalui sumber dari APBN. Menurut Uchok, terlalu berharapnya parpol akan bantuan pemerintah, itu disebabkan karena parpol gagal meraih simpati dan kepercayaan publik.

Faktanya rakyat, kata dia, ternyata lebih mudah menyumbang pembangunan masjid dibandingkan menyumbang parpol. Di sisi negatif lain, kader parpol juga sering dengan mudahnya menyerahkan kepemimpinan di parpol kepada orang kaya tanpa berpikir panjang, apakah orang itu mempunyai kapasitas sebagai pemimpin parpol.

”Hal ini karena pertimbangan pragmatis saja, yaitu orang kaya mampu membiayai partai. Maka parpol pun jadi milik pemilik modal dan akan menjadi back up bagi kepentingan pemilik modal tersebut. Hal ini tentu makin negatif dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap parpol,” kata Uchok.