Aliran Dana Saracen Ditelusuri PPATK

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan Badan Reserse Kriminal Polri menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening pengelola grup Saracen, yang menyebar konten ujaran kebencian di jejaring sosial Facebook.

”PPATK berkoordinasi dengan Bareskrim melakukan penelusuran aliran dana,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/8).

Penyidik PPATK menelusuri aliran transaksi dana keuangan yang dilakukan kelompok Saracen serta pihak pihak yang diduga menggunakan jasa tersangka.

”Ada beberapa aliran rekening dana yang masih dianalisis PPATK maupun ditelusuri, aliran dana -nya, berapa jumlah dana, dan apa ada dana dari pemesanan berita menyesatkan,” kata Martinus.

Polisi menangkap tiga tersangka pengelola Saracen, yaitu Jasriadi (32), ketua Saracen, Muhammad Faizal Tonong (43), ketua bidang informasi Saracen, dan Sri Rahayu Ningsih (32), koordinator grup Saracen wilayah Jawa Barat. Jasriadi ditelusuri kemudian ditangkap di Pekanbaru, Riau, Muhammad Faizal Tonong ditangkap di Koja, Jakarta Utara, pada 20 Juli 2017, sedangkan Sri Rahayu Ningsih ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, pada 5 Agustus 2017.

Penyidik Bareskrim juga mendalami kebenaran keterangan para tersangka pengelola grup, mengenai ditelusuri orang-orang dalam struktur organisasi Saracen. ”Akan didalami serta ditelusuri kebenaran keterangan tersangka sejauh mana,” kata Martinus Sitompul.

Martinus Sitompul
Martinus Sitompul

Tak lama setelah penangkapan ketiga orang itu, beredar informasi mengenai struktur organisasi Saracen dan pengurusnya. Dalam struktur organisasi Saracen yang beredar di internet, nama Mayjen (Purn) Ampi Tanudjiwa dan Dr Eggi Sudjana SH dicantumkan dalam daftar Dewan Penasihat Saracen.

Selain itu, ada nama Dr M Effendi Harahap, Rijal, Wahyu Diana, dan Riswan dalam Dewan Pakar, lalu Jasriadi sebagai ketua, wakil Agus Setyawan serta sekretaris Firmansyah Sofie, Fatimah Azzahra, Hendra, dan Isharudin. Rina Indriani dan Mirda Retno sebagai bendahara Saracen dan Ferry Juan SH dan Elvie Sahdalena SH MH sebagai ahli hukum Saracen.

Penyidik akan memeriksa tokoh-tokoh yang disebut masuk dalam struktur organisasi sindikat pengelola grup Saracen itu. ”Mereka yang terstruktur ada dalam kepengurusan Saracen harus ditelusuri dan diuji melalui pemeriksaan,” kata Martinus Sitompul.

Selain Eggi dan Ampi, ada 39 nama lain yang tergabung dalam kepengurusan Saracen. Mereka menduduki sejumlah jabatan, mulai dari dewan pakar Saracen, sekretaris, bendahara, media informasi, koordinator grup, hingga tim informasi dan teknologi Saracen. Martinus menjelaskan, penyidik akan mengaitkan hasil pemeriksaan terhadap nama yang disebut dalam struktur kepengurusan grup Saracen dengan keterangan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Selain itu, lanjutnya, penyidik akan mengkonfrontasi seluruh keterangan dengan hasil penyidikan terhadap sejumlah akun grup Saracen.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, menegaskan bahwa penanganan kasus Saracen harus ditelusuri setuntas-tuntasnya. Penuntasan itu mencakup kepada pemakai manfaat dari jaringan penyebar kebencian itu. Polisi diminta membongkar habis kasus tersebut mengingat dampak luar biasa yang ditimbulkan.

Hal itu dikatakan Teten Masduki usai memberikan materi pada masa orientasi kampus dan kuliah umum bagi mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Senin (27/8). ”Kalau tidak ditelusuri maupun ditangani dengan benar, ini bisa menimbulkan perpecahan di Indonesia. Jadi bukan siapa penyedia jasanya, pembuat info-info hoax-nya untuk mengadu domba, tapi juga ditelusuri penggunanya,” kata Teten.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk ditelusuri serta mengungkap tuntas di balik keberadaan jaringan pembuat berita palsu tersebut. ”Sudah diminta,” tandasnya.