Pemerintah Tolak Pembekuan KPK, DPR Berhadapan dengan Rakyat

JAKARTA- Pemerintah ingin terus mempertahankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan pemerintah ingin memperkuatnya, serta menjaga independensi lembaga anti rasuah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai tolak jawaban menanggapi usulan pembekuan KPK.

”Perlu saya tegaskan, saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama menjaga KPK,” tolak tegas Presiden usai meresmikan ruas jalan tol Kertosono Mojokerto dan Jombang-Mojokerto Barat di Gerbang Tol Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (10/9).

Menurut Presiden, dalam menjalankan tugas dan wewenang, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga tidak heran jika lembaga antirasuah KPK tersebut mendapat kepercayaan penuh dari rakyat masyarakat.

”KPK sebagai sebuah institusi dipercaya oleh rakyat, sangat dipercaya rakyat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi,” tuturnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan hal serupa di sela-sela kunjungan kerja di Astana, Kazakhstan, kemarin.

”Pemerintah dalam posisi ingin mempertahankan, bahkan ingin KPK lebih kuat. Jika ingin membekukan KPK, tentunya harus mengubah undang undang,” kata Jusuf Kalla (JK), kemarin.

JK mengatakan, pemerintah akan menjaga independensi KPK. Pemerintah tak akan mencampuri urusan internal lembaga tersebut. ”Pemerintah tentu tak bisa mencampuri ke dalam, KPK mempunyai prosedur sendiri sesuai undang-undang,” ucapnya.

Berhadapan Selesaikan Persoalan

Hanya, dia berharap, KPK bisa menyelesaikan masalah masalah yang terjadi belakangan ini dan solid. Hal ini ditegaskan JK terkait usulan pembekuan sementara KPK. Anggota Panitia Khusus Angket KPK DPR, Henry Yosodiningrat mengusulkan, pembekuan KPK perlu dilakukan karena ada banyak persolan di tubuh lembaga antikorupsi itu. Henry mengklaim langkah tersebut diambil agar KPK bisa ditata ulang sesuai semangat reformasi.

”Kita bukan mau membubarkan lembaga itu. (Tetapi) Dalam rangka membenahi lembaga itu. Jadi sesuai dengan semangat reformasi, sesuai dengan ruh reformasi,” kata Henry, Sabtu (9/9).

Pernyataan politikus PDIP Henry Yosodiningrat yang menyerukan pembekuan KPK, dinilai pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif PARASyndicate, Ari Nurcahyo, sebagai pernyataan yang membuka kedok DPR yang berhadapan ingin melemahkan KPK.

”Pernyataan ini membuka kedok tentang adanya pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK. Ini curhat paling jujur dari seorang anggota DPR. Sebenarnya DPR memang ingin membekukan KPK.

Ini makin menguatkan dugaan rakyat bahwa ada kekuatan di DPR yang bertujuan seperti itu,” kata Ari dalam diskusi di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan, kemarin.

Ari menilai pernyataan Henry sangat berlebihan. Bahkan sebuah pelanggaran, karena DPR tak punya kewenangan membekukan KPK. Undang undang MD3 tidak menyebutkan adanya kewenangan DPR tersebut.

Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyatakan, ungkapan Henry bukan sesuatu yang mengherankan. Terlebih lagi keluar dari anggota Pansus Hak Angket KPK. ”Saya tidak heran. Terlebih lagi pernyataan itu keluar dari anggota Pansus,” kata Ray.

Yang dia sesalkan, pernyataan tersebut muncul dari anggota partai pendukung pemerintah Jokowi-JK, yaitu PDIP. Hal ini menunjukkan tidak sinkronnya manuver anggota partai berhadapan dengan sikap Presiden Jokowi atau bisa dikatakan saling tolak belakang.

”Sudah tegas Presiden Jokowi minta agar KPK jangan dilemahkan dan harus diperkuat pemerintah. Tapi ada manuver dari kader pemerintah yang minta pembekuan KPK. Kok saling berhadapan, nggak nyambung ya?” ujar Ray. Terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan wacana pembekuan lembaga antirasuah merupakan bagian dari upaya pelemahan yang selama ini terus disuarakan.

”Upaya pelemahan KPK terjadi berulang kali, baik melalui revisi UU KPK maupun usul pembubaran KPK. Terutama ketika kami sedang berhadapan menangani kasus besar,” kata Febri.

Febri menegaskan bahwa KPK tak akan berhenti melaksanakan tugas rakyat dan kewenangan melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana amanat UU Nomor 30/2002 tentang KPK. ”Jangan pernah berpikir tekanan dan serangan akan membuat KPK melunak dalam menangani kasus korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis antikorupsi berhadapan mengancam balik DPR yang berniat membekukan KPK. Para aktivis menyerukan agar KPK mengusut dugaan keterlibatan seluruh anggota Pansus Angket dalam kasus korupsi E-KTP dan tolak dibekukan.

”Dan apalagi, niat jahat atau keinginan DPR membekukan KPK, publik sudah tahu sebelumnya,” ungkap Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Minggu (10/9). Menurut Uchok DPR memang mempunyai hak pengawasan terhadap KPK, maka terbentuklah Pansus Angket KPK.

Tapi ketika Pansus DPR bekerja, kinerjanya ternyata bukan untuk mengawasi KPK, melainkan berhadapan menghalangi-halangi proses penyidikan. Menurut dia, walaupun DPR melakukan perlawanan dengan mengancam membekukan KPK, acaman itu tak akan mempan dan justru akan berhadapan membangunkan rakyat yang sedang tidur untuk membantu KPK menghadapi DPR.

Anggota Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Cahyo Gani Saputro menilai, wacana pembekuan KPK sangat berlebihan dan tidak masuk di akal. Cahyo mengatakan, KPK merupakan organ negara (state organ) dan tingkat kepercayaan rakyat terhadap KPK merupakan yang tertinggi dibandingkan organ pemerintahan lain.

”Jadi wacana pembekuan, pembubaran, dan atau pelemahan justru berlawanan serta berhadapan dengan kehendak rakyat,” tuturnya. Menurut Cahyo, Pansus Hak Angket KPK memang telah diatur di dalam undang-undang dan tata tertib DPR, namun semestinya wakil rakyat mewakili suara rakyat untuk memperkuat fungsi dan peran KPK.