Pernyataan Kapolri mengenai adanya indikasi pihak tertentu yang membonceng isu Rohingya untuk menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo menimbulkan spekulasi.

Pihak tertentu tersebut memanfaatkan empati masyarakat terhadap warga Rohingya yang tengah mencari perlindungan. Perhatian masyarakat dicurigai Kapolri dimanfaatkan sebagai kepentingan politik guna mendelegitimasi pemerintahan supaya jatuh. Masyarakat diminta waspada terhadap oknum-oknum tertentu.

Spekulasi pertama menyebutkan pernyataan Kapolri tersebut terasa berlebihan. Apalagi Kapolri tidak secara gamblang menyebutkan kelompok mana yang dimaksud. Apakah jangan jangan mereka yang selama ini menjadi lawan politik Joko Widodo, kelompok aksi massa Islam, atau calon lawan politik yang hendak berkompetisi dalam Pilpres 2019. Kita paham Kapolri tidak sembarangan mengeluarkan statemen tanpa dukungan data dan informasi intelijen yang akurat.

Kedua, Kapolri ingin menegaskan kepada siapa pun yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah lewat isu Rohingya, akan berhadapan dengan pihak kepolisian. Apalagi bila dilakukan dengan cara-cara yang merusak kedamaian dan ketertiban masyarakat. Kepolisian secara tegas menindak orang-orang yang mengumbar provokasi, menyebarkan berita palsu (fake news), dan senang menggunakan ujaran kebencian (hate of speech) di media sosial.

Apa yang disampaikan Kapolri barang tentu bukanlah perkara main main. Kita sepakat bila ada orang orang ingin merusak perdamaian dan menceraiberaikan persatuan bangsa harus disikat. Masyarakat jangan mudah terpancing isu dan perlu berhati-hati sebelum bertindak.

Untuk itulah, perlu pemahaman jernih dalam menyikapi kasus Rohingya. Krisis di Rakhine, Myanmar itu jangan diartikan semata-mata isu agama, tetapi terdapat persoalan sosial, dan ekonomi, kemanusiaan, dan politik.

Berita Rohingya dan video Rohingya yang diviralkan di media sosial jangan dianggap sebagai kebenaran bahwa isu Rohingnya disebabkan konflik agama. Lantas agama pun dibawa-bawa sebagai semangat membela umat seiman. Ketika pemahaman yang gagal itu menjadi landasan bersikap tentu berbahaya.

Umat beragama di Indonesia akur, tidak saling memusuhi, meski bangsa ini berpenduduk agama Islam terbesar. Budayawan Mudjahirin Thohir menyebut penyimpulan kasus Rohingnya sebagai penistaan agama, pasti gagal paham. Ya berbagai bentuk kekerasan, apalagi pembersihan etnis (termasuk kasus Rohingya), patut dikutuk sebagai tindakan biadab yang gagal menerapkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kita wajib paham untuk menolong saudara kita yang hidup telantar di perbatasan, membantu yang sakit, mengirimkan makanan agar tidak kelaparan, dan pakaian hangat. Pemerintah RI akan membawa konflik tersebut ke PBB. Maka, kita pahami pernyataan Jusuf Kalla bahwa masyarakat tidak perlu terpengaruh serta gagal paham dengan konflik Myanmar.